Analyses of Socio-Economic and Product's Marketing of Social Forestry Participants in KPH Surakarta

Setiap kebijakan yang bertujuan sosial sebagaimana halnya Perhutanan Sosial (PS) merupakan salah satu bentuk terpenting dari aplikasi ekonomi kesejahteraan. Penduduk miskin adalah target utama program PS karena mereka seringkali diidentikkan sebagai agen perusak dan perambah hutan. Ada dua capaian utama yang hendak dituju program PS, yaitu: pertama, program PS harus melibatkan penduduk termiskin dari yang miskin sebagai peserta program. Kedua, program PS harus dapat meningkatkan pendapatan masyarakat peserta program. Besarnya kontribusi pendapatan program PS terhadap pendapatan total peserta sangat bervariasi. Program PS dapat kurang berhasil akibat kesalahan dalam memahami fenomena sosial di masyarakat dan kurangnya perhatian terhadap perencanaan produksi dan strategi pemasaran

Analyses of Socio-Economic and Product's Marketing of Social Forestry Participants in KPH Surakarta

Setiap kebijakan yang bertujuan sosial sebagaimana halnya Perhutanan Sosial (PS) merupakan salah satu bentuk terpenting dari aplikasi ekonomi kesejahteraan. Penduduk miskin adalah target utama program PS karena mereka seringkali diidentikkan sebagai agen perusak dan perambah hutan. Ada dua capaian utama yang hendak dituju program PS, yaitu: pertama, program PS harus melibatkan penduduk termiskin dari yang miskin sebagai peserta program. Kedua, program PS harus dapat meningkatkan pendapatan masyarakat peserta program. Besarnya kontribusi pendapatan program PS terhadap pendapatan total peserta sangat bervariasi. Program PS dapat kurang berhasil akibat kesalahan dalam memahami fenomena sosial di masyarakat dan kurangnya perhatian terhadap perencanaan produksi dan strategi pemasaran

ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT DAN KESESUAIAN KONTEN PERATURAN DAERAH TENTANG MASYARAKAT HUKUM ADAT KASEPUHAN DI KABUPATEN LEBAK

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak merupakan salah satu produk hukum yang dibuat oleh pemerintah sebagai upaya dalam menjamin kepastian hukum masyarakat adat kasepuhan dalam mengelola wilayah adatnya secara lestari. Implementasi kebijakan belum optimal, dilihat dari hanya satu kasepuhan yang mendapatkan Surat Keputusan (SK) penetapan hutan adat dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari total 522 kasepuhan yang tercantum di Peraturan Daerah. Tujuan penelitian adalah mengategorikan masyarakat Kasepuhan Pasireurih dan Kasepuhan Cirompang berdasarkan kepatuhannya terhadap ketentuan adat, mengevaluasi kesesuaian konten Peraturan Daerah (rule in law) dan aturan adat (rule in use) untuk mendorong pengelolaan wilayah adat secara lestari. Berdasarkan hasil penelitian, Kasepuhan Pasireurih dikategorikan masyarakat yang patuh, sedangkan Kasepuhan Cirompang sudah luntur dalam mempraktikkan ketentuan adat. Kesesuaian rule in law dan rule in use terjadi pada aspek pengakuan masyarakat, batas sumber daya alam yang dikelola adat, tujuan pengelolaan dan jangka waktu pengelolaan. Ketidaksesuaian terjadi pada aspek objek yang dikelola dan mekanisme pengelolaan. Rekomendasi kebijakan pemungkin yaitu pembuatan peraturan Bupati yang lebih operasional, mendorong penataan tata batas dan mendorong penetapan hutan adat dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Decentralization Policy and The Struggle for Authority Over Forest Resources in Tebo Regency, Jambi

Kebijakan desentralisasi atau yang umum dikenal dengan istilah otonomi daerah mengamanatkan kepada pusat untuk menyerahkan berbagai kewenangan pemerintahan kepadadaerah. Penyerahan kewenangan kepada daerah ini dimaksudkan agar tata pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien. Namun, peralihan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi tidak selamanya berjalan lurus mulus. Ketegangan hubungan pusat dan daerah terjadi akibat keengganan penyelenggara pemerintahan di tingkat pusatmenyerahkan kewenangan kepada daerah dan egoisme kedaerahan yang berlebihan ditandai dengan terbitnya berbagai Peraturan Daerah yang bertentangan dengan peraturan di atasnya. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum yang berpotensi memicu konflik antara pusat dan daerah serta antara kelompok masyarakat menyangkut hak mereka untuk mendapatkan manfaat, akses dan tanggung jawab atas sumber daya alam termasuk huta

Analisa Keseimbangan Pasar dan Reposisi Strategi Pemasaran Kayu Lapis

The economic crisis’ turbulence blows down almost all of Indonesian export commodity, included plywood. Dissolution of JMB-Apkindo (Joint Marketing Body-Association of Indonesian wood based panel) as an implementation of Letter of Intent between Indonesian Government and International Monetary Fund caused reposition of the Indonesian plywood marketing. Impacts of the dissolution of JMB are weakening of the bargaining position of Indonesian plywood market and pushing down the international price of Indonesian plywood. The large scale of illegal logging that follows reformation’s euphoria is another problem which influences supply-demand of timber products. A right strategy in the forestry sector policy especially in plywood marketing is needed to overcome the above problems

Sources of Timber and Constraints to the Timber Acquisition of Jepara‘s Small-Scale Furniture Industries

Teak and mahogany furniture industries in Jepara are dominated by small-scale industrial unit, produce simple type of furniture mostly made from less than 28 cm diameter of teak log.  Timber main producers of the industries are Perum Perhutani and village plantations.  Small-scale furniture industries characterized by limited capital, therefore there is no log stocking behavior. This resulted in a close interaction on log supply and demand dynamics between both traders and industries. As a consequence of drastic increase in the number of the industries, one big question on sustainability of raw material for the industries has been emerged. Data taken from this research indicated scarcity of teak and mahogany log.  Limited capital directs industries to blame the difficulties mainly due to increasing timber price. Additionally, the industries (and log traders) who are stand mostly in level 2 of log distribution chain mentioned that compared to 10 years ago, there is difficulty in obtaining bigger log diameter.  It is a very interesting finding that the industries do not certainly sense timber scarcity as one possibility reason behind the timber scarcity.  As weakness on business resilience has been the main characteristic of the industries, the threads would give a direct impact to the industries soon or later.  To this, serious efforts in maintaining timber sustainability, shortening timber distribution chain, together with capital strengthening seem to be the fastest way in supporting the sustainability of the industries.Keywords: teak furniture, timber price, small-scale, timber scarcit

KEBIJAKAN PEMANFAATAN LAHAN MELALUI SKEMA PHBM DI DESA TUGU UTARA, KECAMATAN CISARUA, KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT

Untuk mengetahui hasil pelaksanaan kebijakan pemanfaatan lahan melalui skema PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) di Desa Tugu Utara dilakukan suatu proses analisis kebijakan yang bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan pemanfaatan lahan, hambatan-hambatan pelaksanaan kebijakan, dan rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan. Metode  yang digunakan dalam  menganalisis kebijakan tersebut adalah metode analisis kebijakan ex-post. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan pemanfaatan lahan melalui skema PHBM di Desa Tugu Utara dilaksanakan dalam tiga bentuk pemanfaatan lahan dan pola tanam yang berbeda yakni pemanfaatan lahan di bawah tegakan pinus dan damar adapun pola tanam adalah agroforestry yakni dengan menanam kopi, pemanfaatan lahan-lahan kosong dengan penanaman rumput gajah yang ditanam pada lahan-lahan kosong yan terletak pada bagian terluar dari areal yang dimanfaatkan, dan pemanfaatan lahan sebagai obyek wisata.  Hambatan-hambatan yang ditemui selama proses pelaksanaan kebijakan tersebut diantaranya adalah kondisi kelembagaan dan sumber daya manusia yang masih belum mapan, rendahnya nilai jual kopi di Desa Tugu Utara, dan masih minimnya upaya dari Perum Perhutani untuk menunjang terwujudnya peningkatkan kualitas dan nilai jual produk kopi di Desa Tugu Utara

Analisa Keseimbangan Pasar dan Reposisi Strategi Pemasaran Kayu Lapis

The economic crisis’ turbulence blows down almost all of Indonesian export commodity, included plywood. Dissolution of JMB-Apkindo (Joint Marketing Body-Association of Indonesian wood based panel) as an implementation of Letter of Intent between Indonesian Government and International Monetary Fund caused reposition of the Indonesian plywood marketing. Impacts of the dissolution of JMB are weakening of the bargaining position of Indonesian plywood market and pushing down the international price of Indonesian plywood. The large scale of illegal logging that follows reformation’s euphoria is another problem which influences supply-demand of timber products. A right strategy in the forestry sector policy especially in plywood marketing is needed to overcome the above problems

Community Forest Scheme: Measuring Impact in Livelihood Case Study Lombok Tengah Regency, West Nusa Tenggara Province

Community forest (Hutan Kemasyarakatan/HKm) is one of the social forestry scheme policies stipulated by the Indonesian government to give partial rights to the community to be able to manage the state forest area. This scheme has implemented for more than ten years, and that includes areas in Lombok Tengah Regency. This research aims to analyze the impact of social forestry scheme policies on the economy of communities around forests and conducted in May–August 2019. By the HKm scheme, the community can manage up to 0.5 ha forest area per person and expected to increase livelihood benefits as well as improve conservation outcomes such as decreasing illegal logging and planting more trees. Based on the study conducted, the community has experienced an increase in livelihoods as well as improvements in environmental conditions. Indicator used in measuring community welfare is per capita income, which noted in the study area is IDR3,609,603 annually and inequality (Gini coefficient), which noted less than 0.4 or in the 'low' category. This study shows that the Gini coefficient in the research location is high (0.530). When compared, the income gap in the group of respondents who got the HKm program was better than the group of respondents who did not. The Gini coefficient data shows that the HKm program quite succeeds in target to increase livelihood benefits. The HKm program expected to improve the level of income inequality (Gini coefficient) from 0.483 (HKm) compared to 0.566 (non-HKm). These findings are important messages to further the HKm scheme policies

ANALISIS FINANSIAL DAN NILAI TAMBAH USAHA AGROFORESTRI KOPI PADA PROGRAM CSR PT INDONESIA POWER UP MRICA KABUPATEN BANJARNEGARA

Kegiatan pembudidayaan sayuran di wilayah hulu menjadi faktor utama penyumbang sedimentasi Waduk Panglima Besar Soedirman. Penanaman komoditas kopi melalui program Sekolah Lapang Konservasi dimaksudkan sebagai salah satu alternatif guna membenahi permasalahan ini. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalis kelayakan finansial usaha kopi pada berbagai pola agroforestri, menguji tingkat sensitivitas dari penurunan harga dan kenaikan biaya input terhadap keuntungan usaha, serta besaran nilai tambah dari setiap bentuk olahan buah kopi di Desa Leksana, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara. Berdasarkan perhitungan analisis finansial yang dilakukan menggunakan metode Discounted Cash Flow, usaha dengan pola agroforestri jambu, sengon, kopi arabika lebih menguntungkan dibandingkan pola agroforestri sengon, kopi robusta dan pola agroforestri sengon, kopi robusta pagar. Usaha agroforestri kopi di Desa Leksana lebih sensitif terhadap penurunan harga jual daripada kenaikan biaya produksi. Menurut perhitungan nilai tambah menggunakan metode Hayami, olahan produk kopi pada level roasted bean memberikan nilai tambah yang terbesar dibandingkan dengan produk olahan lainnya. Kata kunci: agroforestri, analisis finansial, kopi, nilai tamba